Pegawai Lapas Tembilahan Hadiri Pra-Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN  

Pekanbaru, 21 Januari 2025 – Dua pegawai Lapas Kelas IIA Tembilahan, Arif Yunanda dan Aris Wandana Rahman, menghadiri kegiatan Pra-Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Satuan Kerja Semester II Tahun Anggaran 2024. Acara ini berlangsung di Aula dr. Ismail Saleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Selasa (21/1).

Baca juga: Supriansa: Kurangi Kelebihan Kapasitas Lapas, Pemakai Narkoba Sebaiknya Direhabilitasi

 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara (BMN) di setiap satuan kerja telah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan.

Baca juga: PP HIMMAH Sambangi BPKP Minta Hitung Ulang Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Covid 19 Tahun 2020

 

Sebagai operator GLP dan aset, Arif Yunanda dan Aris Wandana Rahman aktif mengikuti setiap sesi untuk menyelaraskan data dan memperoleh arahan teknis dari Kantor Wilayah. "Kami hadir untuk memastikan laporan keuangan dan aset di Lapas Tembilahan tersinkronisasi dengan baik dengan sistem yang ada, " ujar salah satu peserta.

Baca juga: 58.054 Narapidana Peroleh Hak Bersyarat Sepanjang 2022

 

Kegiatan ini juga menjadi forum untuk berdiskusi dan bertukar informasi antara satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum Riau, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Baca juga: Tingkatkan Keamanan Lapas Permisan Nusakambangan Lakukan Kontrol dan Perawatan Gembok

.

.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Pastikan Seluruh Pelayanan Tidak Dipungut Biaya

.

.

.

@kemenimipas

@agusandrianto.id

Baca juga: Kapolda Jawa Timur Ungkap Kasus Judi Online Sepanjang Bulan Januari Hingga Agustus 2022, 500  Orang Jadi Tersangka

@ditjenpas_riau

#ditjenpasriau

#kemenimipas

#pemasyarakatan

#ditjenpas

Baca juga: Sari Yuliati Ingatkan MK Antisipasi Penanganan Perkara Pemilu 2024

#RiauBedelau

.

.

.

.

Baca juga: Korupsi Gerobak, Bareskrim Tetapkan 2 Pejabat Kemendag Jadi Tersangka

.